5 Isu Transportasi Menurut Pakar Transportasi

NTMC POLRI – Melalui Focus Group Discussion (FGD) ‘Angkutan Umum yang Berkeselamatan: Implementasi Road Safety di Provinsi Nusa Tenggara Timur’, Pakar Transportasi Universitas Indonesia Dr. Ellen Tengkudung, M.T., mengemukakan pendapatnya mengenai isu transportasi saat ini serta fenomena sepeda motor yang ingin dijadikan angkutan umum.

Menurut Ellen, ada 5 isu transportasi saat ini diantaranya point keselamatan, kemacetan, angkutan umum massal, ojeg atau angkutan sewa khusus (online), serta keamanan dan ketertiban.

Ellen menjelaskan dipoint pertama yaitu faktor aspek keselamatan, berdasarkan data bahwa keterlibatan sepeda motor dalam lakalantas sangat tinggi dengan range umur korban diantaranya 20-28 tahun. Melihat kondisi itu, kendaraan roda dua sangat minim aspek keselamatan dan keamanan jika dipaksakan untuk menjadi tranportasi umum.

“Sepeda motor online tidak bisa dijadikan sebagai kendaraan umum, sebab keterlibatan sepeda motor dalam fatalitas kecelakaan menjadi penyumbang angka yang cukup besar. Selain itu, sepeda motor tidak memenuhi standar keselamatan dan keamanan untuk menjadi transportasi,” tuturnya.

Sedangkan untuk isu kemacetan, Ellen tak memungkiri bahwa saat ni kota-kota besar mengalami kemacetan dan kemacetan ini disebabkan oleh pribadi seseorang yang menggunakan mobil pribadi ditambah kondisi jalan yang tetap namun jumlah kendaraannya terus bertambah.

“Siapa yang buat macet ? Jawabnya adalah saya (pribadi seseorang yang menggunakan mobil pribadi). Maka dari itu, sangat diperlukan adanya transportasi umum. Karena angkutan umum jauh dapat mengangkut lebih banyak orang.” ujarnya.

Kemudian untuk angkutan umum massal, Ellen pun menjabarkan jenis angkutan umum dengan aplikasi berbasis teknologi tidak ada dalam UU LLAJ. Sebagai contoh, taksi online adalah kendaraan berplat hitam yang tidak memakai argometer serta tidak memiliki identitas khusus, sehingga dapat dikategorikan kedalam angkutan khusus terlebih untuk ojek roda dua.

“peraturan tersebut harus diatur. Namun, bukan berarti dapat menjadikan itu sebagai angkutan umum. Ini hanya bisa dijadikan sebagai angkutan transional sebagai transisi hingga pemerintah mampu menyediakan transportasi umum yang sesuai.” terang Ellen.

Untuk ojeg online, kembali ingin saya sampaikan adalah, bahwa sepeda motor tidak dapat dijadikan transportasi umum, dikarenakan sepeda motor minim keselamatan dan keamanan. Melihat karena penggunanya sudah banyak maka hal tersebut harus diatur dengan regulasi, namun tetap ditetapkan sebagai kebijakan transional, transisi dengan catatan tidak dijadikan angkutan umum. Sebab onlinenya mereka adalah untuk komunikasi dan mendapatkan informasi. Tidak mungkin diakui sebagai kendaraan umum.

Dan point terakhir untuk isu keamanan dan ketertiban, itu bukan hanya tugas individu, namun harus ada pilar-pilar yang bertanggung jawab dan terus berkoordinasi dengan kata besarnya adalah MOBILITY MANAGEMENT. Dalam hal ini kepolisian yang bertugas melakukan pengelolaan tersebut.

“Jadi tidak perlu merevisi UU dikarenakan perubahan hanya pada sistem komunikasinya (aplikasi online) bukan kendaraanya. Jika suatu saat kedepan kita sudah menerapkan Otonoms adaptive steering, electrical car, connected vehicles (informasi data lalulintas dapat diketahui melalui koneksi on-board internet. Juga sistem ITS dapat terkoneksi dengan antar kendaraan), collaborative communicator, efisiensi multi moda, new material kendaraan, baru dapat kita melakukan revisi UU,” terangnya saat hadir menjadi narasumber FGD di Auditorium Neo Hotel Eltari Aston, Kupang, NTT, Selasa, 15/8.


Was This Post Helpful:

0 votes, 0 avg. rating

Share:

nur aini