Kakorlantas : Wajib Pajak Berlaku Pada Kendaraan, Dan Sanksi Tilang Bagi Pelanggarnya

NTMC POLRI¬†–¬†Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Drs. Refdi Andri, M.Si., kembali menggelar video conference di lt. 2 Gedung NTMC Polri, bersama seluruh Dirlantas Polda se-Indonesia dalam rangka pembahasan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang akan dilakukan integrasi untuk seluruh Indonesia.

Kakorlantas mengatakan bahwa program wajib pajak juga harus diterapkan dan sosialisasikan kepada masyarakat pada pajak kendaraan. Selain itu, Kakorlantas juga menekankan kepada jajaran Ditlantas agar memantau langsung proses integrasi data dari wilayahnya ke server Korlantas Polri.

“Pajak Kendaraan juga harus ditekankan kepada masyarakat dan disosialisasikan, bahwa Ini juga salah satu program Wajib Pajak bagi warga negara yang baik,” ujar Kakorlantas. Rabu 7/11/2018.

Kakorlantas menerangkan bahwa dengan adanya perkara pra peradilan Satlantas Polres Demak pada 8 Maret 2018 lalu. Ini dapat dijadikan sandaran hukum sekaligus mensosialisasikan kepada masyarakat, bahwa pembayaran pajak kendaraan adalah wajib.

“Dengan perkara yang dimenangkan Satlantas Polres Demak dengan gugatan pada penindakan tilang yang tidak membayar pajak, ini merupakan salah satu sandaran hukum bagi tindakan anggota dilapangan,” tambah Kakorlantas.

Kakorlantas berharap dengan adanya MoU yang rencananya akan digelar pada 15 November 2018 nanti, bersama seluruh pemangku kepentingan mengenai PNBP, integrasi yang dilakukan menjadi satu pintu seluruh Indonesia dapat memberikan pelayanan yang lebih transparan dan lebih baik kepada masyarakat.

“Semoga sampai 2 tahun semua sudah terintegrasi satu pintu. Baik untuk pajak kendaraan, sumbangan wajib kecelakaan, dan pengesahan stnk, sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih mudah dan transparan kepada masyarakat,” ungkap Kakorlantas.

Dari program ini nantinya akan dirasakan juga oleh masyarakat, dari pemasukan daerah, santunan sumbangan korban laka yang tepat waktu, dan data kendaraan yang terintegrasi menjadi satu pintu.

Turut pula hadir dalam video conference perwakilan Kemendagri. Kemenkeu, PT. Jasa Raharja, perwakilan dari Bank konvensional dan Bank Daerah, serta Para pejabat Korlantas Polri.


Was This Post Helpful:

0 votes, 0 avg. rating

Share:

Firmansyah