Pemilukada Jadi Salah Satu Agenda Pembahasan Musrenbang Polri 2018

NTMC POLRI – Kepolisian Republik Indonesia menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Polri 2018 dengan tema Reformasi Birokrasi Polri untuk Stabilitas Keamanan Nasional dan Suksesnya Pemilu 2019 selama tiga hari dari tanggal 14 – 16 Mei 2018 di Jakarta.

Acara dihadiri oleh Kapolri yang diwakili oleh Irwasum Kapolri Komjen Pol. Putut Eko Bayuseno, Asrena Kapolri Irjen. Pol Bambang S., KemenPAN RB yang diwakili oleh Deputy Pelayanan Publik Diah Natalisa, Komisioner Ombudsman Prof. Adrianus Meliala, Komisioner Kompolnas,
Komjen Pol. Jepang Mitsuhiro O’hara, Pejabat Utama Mabes Polri dan Seluruh Kapolda beserta jajarannya.

Dalam sambutannya Kapolri yang diwakilkan oleh Irwasum Kapolri Komjen Pol. Putut Eko Bayuseno mengatakan permintaan maaf Kapolri yang tidak bisa hadir membuka acara Musrenbang 2018.

“Bapak Kapolri sejak kemarin pagi berada di Jawa Timur sedang bapak Wakapolri ada tugas ke Mesir.” ucap Putut.

Putut mengatakan Musrenbang kali ini mengacu kepada Musrenbang sebelumnya tahun 2016-2017 dimana Polri mendapatkan penghargaan ketiga terbaik dari Kementerian Keuangan.

“Selain penganggaran, agenda Polri dalam waktu dekat mensukseskan pilkada dan pemilu 2019.
Guna mendukung suksesnya pelaksanaan diperlukan sistem anggaran dengan perencanaan yang matang.” kata Putut.

Pembentukan Satgas Nusantara lanjut Putut sangat baik untuk cooling system agenda pilkada dan pemilu. Karena sangat efektif untuk menghadapi permasalahan Kamtibmas.

“Contohnya Pembentukan Satgasus Papua sangat tepat tentunya didukung dengan anggaran yang memadai.” ungkap Putut.

Sebelum mengakhiri sambutan, Kapolri melalui Irwasum menyampaikan 5 pedoman untuk dilaksanakan peserta:
1. Dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran agar memanfaatkan sasaran dan indikator kinerja dalam Renstra, Selanjutnya menetapkan target kinerja dalam perjanjian kinerja dan rencana aksi organisasi secara berkala dengan memanfaatkan target kinerja untuk menilai keberhasilan kinerja pimpinan unit kerja dibawahnya

2. Manfaatkan sistem perencanaan dan anggaran yang berbasis IT sehingga akan memudahkan mekanisme pemantauan kinerja dan mekanisme pengumpulan data kinerja, lakukan pengintegrasian dengan aplikasi keuangan dari Kemenkeu sehingga informasi keuangan dan perencanaan anggaran dapat digambarkan secara lebih komprehensif.

3. Dalam rangka perbaikan pelaksanaan anggaran Polri tahun 2018 guna meningkatkan nilai aspek kinerja pelaksanaan anggaran, terutama untuk mewujudkan kesesuaian dalam perencanaan, perlu dilakukan pembatasan revisi dipa dengan perbaikan kualitas perencanaan anggaran, memastikan pelaksanaan anggaran berjalan dengan baik dengan cara menyusun dan menetapkan dokumen pendukung pelaksanaan penganggaran melakukan reviu atas Dipa dan rencana kegiatan serta mengantisipasi pagu minus sesegera mungkin.
4. Pedomani ketentuan tentang anggaran berbasis kinerja sehingga setiap rupiah dari anggaran dapat diwujudkan output dan outcome berupa kinerja yang dirasakan masyarakat.
5. Hasil setiap program kegiatan harus dapat diukur dalam wujud rasa aman pada setiap individu masyarakat dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, Hindari kendala yang dihadapi dan lakukan antisipasi sejak awal.


Was This Post Helpful:

0 votes, 0 avg. rating

Share:

Didi