Kapolri Buka Musrenbang Polri 2019 Renjang Polri 2020

NTMC POLRI – Kapolri Jenderal Tito Karnavian membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang Polri 2019) Renjang Polri 2020, Peningkatan Profesionalisme Polri Melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Ballroom Hotel JS Luwansa Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (12/6/2019).

Dalam sambutannya, Kapolri mengatakan bahwa acara ini sangat penting bagi institusi Polri, karena Polri merupakan organisasi nomer 2 di Indonesia setelah TNI. “Polri memilik 450.000 anggota yang tersebar di 34 Provinsi di Indonesia. Untuk itu kita perlu menyamakan presepsi dalam membuat perencanaan. Karena, perncanaan yang baik adalah separuh menentukan keberhasilan. Sedangkan yang tidak baik separuhnya pasti akan gagal,”ujar Kapolri.

Musrenbang sendiri merupakan mekanisme perencanaan untuk mempertemukan usulan/kebutuhan (bottom up planning) dengan apa yang akan diprogram oleh pemerintah (top down planning).

“Musrenbang ini dilakukan untuk membuat perencanaan lembaga kita untuk 2020 mendatang. Untuk perencanaan, maka ada dua faktor yang penting, karena Polri bagian dari pemerintahan maka harus paralel dengan kebijakan Presiden. Kita harus paralel dengan kebijakan kerja 5thn, selanjutnya kita harus paralel dengan kebijakan pemerintahan di 2020,” sambung Kapolri.

Selain itu, diperlukan profesionalisme dalam penegakan hukum Integrated criminal justice system. Karena setiap harinya ada 3.000 perkara yang masuk, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan manual dan harus dibuat digital.

“Yang ketiga yakni meningkatkan keamaan masyarakat dengan fokus ke konflik sosial. Di 2020 nanti harus ada penguatan kemampuan kita untuk mencegah konflik sosial. Pencegahan itu dilakukan dengan memperkuat Bhabinkamtibmas. Memperkuat mekanisme untuk menghentikan kekeras. Harus kuat, harus benar, brimob diperkuat, sabhara diperkuat,” tambah Kapolri.

Selain itu, sambung Kapolri, juga perlu adanya perubahan kultur. Karena itu merupakan problem yang mendasar. Semenjak reformasi, kultur budaya koruptiflah yang harus ditekan, kultur arogansi, dan kultur menggunakan kebudayaan kekerasan yg berlebihan.

Dalam kegiatan itu, turut dihadiri Menteri PANRB Syafruddin, Ketua KPK Agus Rahardjo, Kakorlantas Polri Irjen Pol Refdi Andri, Asrena Kapolri Irjen Pol Drs Agung Sabar Santoso, Direktur Kelembagaan Bank BRI, para Kapolda dan Pejabat Utama Polri.

author