Dirgakkum : Jangan Main-main dalam Data Kecelakaan

53 views

NTMCPOLRI – Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri, Brigjen Pol Drs.Kushariyanto, M.M., memberikan materi rencana program Penegakan Hukum dalam Rakernis Fungsi Lalu Lintas T.A 2020 yang digelar di Pusdik Lantas Serpong, Tangerang Selatan. Yang dicanangkan dapat terlaksana dalam waktu dekat pada tahun ini, dan ini harus didukung oleh para Dirlantas di wilayah.

Terkait perkembangan teknologi di era digital saat ini, Dirgakkum mengatakan bahwa di sadari atau tidak kita ini sudah ketergantungan dengan adanya perkembangan teknologi, bahkan dimulai dari bangun tidur sudah membuka smart phone.

“Apalagi seperti kita, melihat handphone ketika bangun tidur itu pasti karena ada perintah apa tidak dari pimpinan. Nah ini tanpa disadari kita pun ketergantungan,” ujar Dirgakkum, Rabu 12/2/2020.

Dirgakkum melanjutkan, bahkan terkadang jiwa sosialisasi kita semakin berkurang ketika berkumpul. Namun ini semua bagaimana cara kita memanaje nya. Jika bisa dimanfaat dengan program-program kepolisian maka ini akan menjadi sangat berguna untuk masyarakat.

Dirgakkum menjelaskan bahwa ada beberapa program prioritas pada penegakan hukum dalam rangka sebagai implementasi mewujudkan road safety di era digital ini, yakni:

1. Penguatan IRSMS dengan penambahan fitur I-sharing. Dari IRSMS kita kembangkan kolaborasi dengan Jasa Raharja dan BPJS, Aplikasi ini nanti akan diluncurkan dengan nama “Monika”. Ingat pesan Kapolri pada pembukaan Rakernis kemarin, tingkatkan pelayanan. Dengan IRSMS korban kecelakaan bisa dibantu dengan cepat dan tepat melalui kerjasama Jasa Raharja dan BPJS.

2. Peningkatan dakgar lalu lintas. Saat ini kita mengakui bahwa ETLE merupakan salah satu perubahan penegakan hukum di bidang IT. Kita harus kembangkan teknologi ini ke seluruh Kota di Indonesia.

3. Perkembangan analisa kecelakaan lalu lintas dengan teknologi laser 3D. Melalui TAA yang sudah dimiliki, kita bisa mendapatkan secara detail proses sebelum, ketika dan sesudah terjadinya kecelakaan.

4. Peningkatan personil dalam penegakan hukum. Banyak metode dapat dilakukan dalam hal ini, seperti penegakkan yang dilakukan Polda Jateng bekerjasama dengan Dishub daerah, dan stake holder terkait keselamatan jalan memberantas Truk yang Over Dimension dan Overloading, lalu memberi tanda stiker dan warna dimana titik kendaraan tersebut melebihi kapasitas, dan harus dilakukan pemotongan.

Dirgakkum mengharapkan, para jajaran di wilayah, khususnya para Dirlantas untuk tegas terkait masalah pendataan kecelakaan. Karena pendataan kecelakaan lalu lintas kita sudah terkoneksi dengan Jasa Raharja, jadi penanganan korban kecelakaan dan asuransinya bisa dikeluarkan dengan cepat, tepat, akurat dan transparan.

“Kalau masih ada Kasatlantas atau kanitlantas yang berasumsi bahwa wilayah yang banyak kecelakaan itu bisa menghambat karir, justru sebaliknya. Bila terjadi data yang berbeda jauh antara kita dengan Jasa Raharja itu yang menghambat karir, karena ia bekerja tidak dengan tugasnya,” tegas Dirgakkum.

author