Polri Dan BPOM Intensifkan Kerjasama Penegakan Hukum Cegah Peredaran Obat Dan Makanan Ilegal

NTMC – Pencegahan peredaran obat dan makanan ilegal di masyarakat menjadi fokus Polri bersama Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Pasalnya ilegalitas obat dan makanan menjadi bukti bahwa masyarakat bahkan perekonomian nasional terancam.

Kabareskrim Komjen Ari Dono mengatakan,penerapan langkah-langkah penindakan sebagai bentuk lain dari pencegahan lebih diintensifkan oleh Polri dan BPOM. Peningkatan intensifitas antara Polri dengan BPOM menjadi keharusan karena terkait dengan masa depan bangsa dan negara, katanya.

“Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana obat dan makanan, harus dilaksanakan secara serius dan berkesinambungan,” kata Ari usai pertemuan dengan pihak BPOM yang dihelat di Bogor, Senin (22/08/2016).

Ari menjelaskan, langkah itu untuk menjaga dan melindungi masyarakat bahkan perekonomian negara secara nasional dari bahaya akibat beredarnya obat dan makanan yang tidak standar dan layak di konsumsi. Karena itu, kata Ari, optimalisasi MoU antara kedua lembaga yang dijabarkan dengan perjanjian kerjasama hingga di kewilayahan, harus disegerakan.

Berdasarkan data, BPOM mencatat bahwa pada periode 2013-2015, obat palsu dan ilegal didominasi golongan disfungsi ereksi, antibiotika, antipiratik-analgetik, antihipertensi, dan antihistamin. Hingga periode Januari-Juni 2016, BPOM telah mengidentifikasi 17 merek obat palsu, yang didominasi golongan vaksin, anti-tetanus serum, serta obat disfungsi ereksi.

Sementara, implementasi kerjasama antara Polri dan Badan POM, dalam hal pendampingan baik teknis maupun taktis telah berhasil mengungkap beberapa kasus. Seperti pengungkapan 33 produk pangan ilegal tanpa izin edar yang menimbulkan kerugian Negara mencapai Rp. 33 miliar. Ribuan kemasan produk pangan ilegal itu, kini telah menjadi sitaaan BPOM.

Ari menambahkan,penyelidikan atas masuknya barang makanan minuman ilegal ini langsung ditangani Polri. Selain itu, pengungkapan kasus vaksin palsu melalui pembentukan Satgas yang terdiri dari BPOM, Kemenkes, IDI, IDAI, guna menyelidiki dan mengevaluasi vaksin palsu mulai dari hilir hingga ke hulu.

Dalam hal pengungkapan obat-obat berbahaya, Bareskrim Polri juga telah melakukan joint investigation dengan BPOM sebanyak 50 kali dalam hal penyelidikan. Maka, apa yang sudah dicapai itu, tambah Ari, justru berawal dari kesamaan persepsi yang kini sudah saatnya lebih ditingkatkan lagi, tambahnya.

“Peran BPOM dalam upaya memberantas tindak pidana obat dan makanan mesti mendapat dukungan dengan kesamaan persepsi hingga kewilayahan. Secara tekhnis, ke depannya nanti, penegakan hukum secara bersama merupakan hasil dari kesamaan persepsi,” tuturnya.

Sehingga, kerjasama lintas sektoral ini menjadi jelas dan terarah di antara lembaga penegak huku agar efektifitas penegakan hukum dapat terwujud. Selain itu, masih kata Ari, Polri akan meningkatkan lagi pengetahuan, kemampuan para penyidik khususnya mengenai perkembangan tindak pidana obat dan makanan secara berkelanjutan.

“Penegakan hukum atas tindak pidana obat dan makanan di masyarakat, tujuannya sudah sangat jelas yaitu memberikan rasa kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi bangsa dan negara,” terangnya.

Selain soal kepastian hukum dan kemanfaatan sangat besar bagi masyarakat, lanjut Ari, penegakan hukum tindak pidana obat dan makanan juga untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat yang dalam hal ini sebagai korban.

“Cukup sudah kerusakan akibat obat-obatan dan makanan ilegal,” pungkasnya.