Sistem E-Tilang Diakui Jauh Dari Perilaku Pungli

33 views

NTMCPOLRI – Pemberlakuan bukti pelanggaran elektronik atau e-tilang memudahkan masyarakat yang melanggar lalu lintas dalam pembayaran, selain itu, potensi pungutan liar pun bisa ditekan.

Kepala Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung AKBP Agung Reza Pratidina, menyampaikan kemudahan itu menjadi keunggulan pemberlakuan sistem tersebut.

“Keunggulan itu mempermudah masyarakat. Karena tak perlu menjalani sidang. Bayar denda cukup di ATM. Potensi pungutan liar pun berkurang,” ungkap Agung di Mapolrestabes Bandung, Jawa Barat.

Di Bandung sendiri, Sistem e-tilang diterapkan mulai Oktober 2017 lalu sama seperti di Surabaya. Sistem itu merupakan kerja sama antara Dinas Perhubungan, Polrestabes, dan Samsat Bandung.

Sebelum sistem berlaku, petugas di lapangan memantau pengendara. Bila pengendara melanggar lalu lintas, petugas akan menghentikan, mencatat nomor pelat kendaraan dan menjelaskan kesalahan yang dilakukan pengendara. Petugas lalu menyita dokumen pengendara. Dalam waktu selambat-lambatnya tujuh hari, pengendara harus mengikuti sidang di Pengadilan Negeri Bandung. Pembayaran denda dilakukan usai sidang dengan cara menyerahkan sejumlah uang kepada pihak pengadilan. Cara itu berpotensi menimbulkan aksi pungutan liar untuk memangkas proses tersebut.

Namun kini, dengan sistem e-tilang lebih mudah. Petugas di ruang kontrol memantau suasana lalu lintas melalui kamera CCTV yang disebar di beberapa titik di Kota Bandung. Bila ada pengendara yang melanggar, petugas akan mendeteksi nomor polisi kendaraan. Surat tilang pun dikirim ke alamat pelanggar.

Kemudian petugas menyita dokumen kendaraan dan pengendara. Pelanggar dapat mengambil dokumen tersebut di Markas Polrestabes Bandung bila telah membayar denda. Pembayaran denda dilakukan dengan sistem daring. Yaitu pelanggar membayar denda langsung ke bank dengan tujuan nomor rekening tertentu.

Masalah muncul bila alamat yang tercatat di Polrestabes Bandung tak sesuai dengan di lapangan. Petugas beberapa kali mendatangi alamat tersebut. Tapi pelanggar tak tinggal di alamat itu. “Ternyata orangnya sudah pindah dan tidak memperbarui datanya. Kami akan kesulitan. Tapi itu bisa ditelusuri hanya saja memakan waktu lama,” ujar Agung.

Penelusuran dilakukan dengan cara bertanya ke beberapa orang yang kenal dengan pelanggar. Setelah alamat didapat, petugas mendatangi dan menyerahkan bukti tersebut.

Kendala itu membuat proses penyerahan surat tilang memakan waktu lama. Bila alamat sudah tepat, surat tilang akan dikirimkan hanya dalam waktu satu hari. Bila alamat tidak tepat, pengiriman dapat memakan waktu sekira satu minggu. Kondisi itu berdampak pada penindakan penilangan. Lantaran itu, Agung meminta warga dan pemerintah terkait terus memperbarui data. Sehingga penertiban warga pun dapat lebih lancar.

Tags:
author