New here? Register. ×

MoU Polri dan KPK Soal Komitmen Pengendalian Gratifikasi

no comments
Written by Umam Mozes | Published in Headlines, Kegiatan
Tags:
  • MOU KPK dan Polri
20Aug

NTMC – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Pol Sutarman memberikan paparan langsung dalam pertemuan antara Polri dan KPK mengenai MoU Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Polri.

Dalam pertemuan antara kedua lembaga yang masing-masing dihadiri para petinggi terlihat pimpinan KPK Abraham Samad dan pejabat KPK lainnya serta para jajaran petinggi kepolisian di Rupatama, Mabes Polri 19/8/2014.

Melalui pertemuan tersebut Polri telah melakukan komitmen dalam melakukan langkah sosialisasi pengendalian gratifikasi di lingkungan Kepolisian. Kapolri Sutarman menyampaikan, bahwa Bangsa Indonesia harus bebas dari Korupsi. Dan sekaligus mengajak masyarakat dalam melakukan pencegahan.

“Siapapun yang melanggar hukum akan mempengaruhi menurunnya kepercayaan terhadap Polri, tentu saja Polri akan melaksanakan dengan maksimal komitmen tersebut,” tambahnya.

Sutarman juga mengimbau untuk melakukan secara maksimal dalam penegakan hukum. Untuk itu diperlukan perhatian secara maksimal dalam teknisnya dan kerjasama secara sinergi antara polri, kejaksaaan, instansi, BPK, dan termasuk KPK.

Tak hanya kepada khalayak umum, Kapolri juga memerintahkan kepada seluruh anggota Polri agar tidak menerima gratifikasi berupa apa pun. Oleh karena itu, melalui pencanangan bebas bersih dalam korupsi ini, perlu upaya pengendalian sehingga dapat terlaksana secara optimal sehingga penandatanganan komitmen dan pemahaman gratifikasi dapat dipahami oleh semua.

Hal senada juga juga disampaikan Ketua KPK Abraham Samad, bahwa komitmen tersebut akan mengurangi perilaku yang menyimpang dari segala sesuatu yang dapat memberikan fasilitas. Dengan kata lain bahwa kejahatan korupsi dapat terjadi di dalam institusi sehingga hal ini dapat terjaga.

Penerapan sosialisasi gratifikasi di lingkungan kepolisian ini sangatlah strategis dan tidak kalah pentingnya dalam pengayoman dan ketertiban keamanan  masyarakat. Sehingga dengan adanya hal tersebut akan terciptanya kesejahteraan rakyat serta memelihara sistem administrasi nasional.

Samad juga menyampaikan bahwa pelayanan yang baik adalah instrumen yang baik dan wewenang pengendalian moral institusi yang baik dan prima

“Melalui pembangunan sistem gratifikasi  dapat membuat pengendalian yang utuh di Republik Indonesia. Dan dalam upaya ini dapat mempererat antara Polri dan KPK memberikan suatu keutuhan dalam melakukan pengendalian,” tambah Samad.

Sharing is caring

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Galeri

open all posts

Galeri

Galeri

Kritik & Saran

Nama Anda (Wajib di Isi)

Email Anda (Wajib di Isi)

Kritik & Saran Anda